China Kritik Indonesia Ganti Nama Laut China Selatan dengan Laut Natuna Utara

laut-natuna-utara_20170714_233727

Peta Baru Indonesia.

Wilayah perairan Indonesia bertambah sekitar 100 mil laut akibat sengketa perbatasan antara Cina dan Filipina. Pertambahan wilayah terjadi di bagian utara Laut Halmahera ke arah Palau, negara kepulauan di Samudera Pasifik.

Indonesia baru-baru ini mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Keputusan Indonesia untuk menyebut Laut China Selatan dengan Laut Natuna Utara itu memicu kritik dari Beijing.

Perubahan nama ini direspons oleh Pemerintah China. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang, ia mengingatkan kembali bahwa China memiliki klaim meyakinkan terhadap wilayah Laut China Selatan sesuai nine-dashed line.

Seperti dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal.

“Pergantian nama tidak masuk akal sama sekali dan tidak sesuai dengan upaya standardisasi internasional terkait nama tempat tersebut,” ucap Shuang dalam konferensi pers pada Jumat (14/7) yang dikutip dari CNN. “Kami berharap negara bersangkutan dapat bekerja dengan China untuk tujuan bersama dan menguatkan kebersamaan dalam situasi yang sulit dimenangkan di Laut China Selatan,” ucapnya.

Penggantian penyebutan nama Laut China Selatan bukan hanya dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya, Filiphina mengganti nama Laut China Selatan dengan Laut Filiphina Barat.

Hal ini memicu kemarahan China dengan menyeret Filiphina ke Mahkamah Internasional di Den Hague pada tahun 2016. Pada Juli 2016, mahkamah memutuskan China tak berwenang mengintervensi keputusan Filiphina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebelumnya meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui.

Salah satunya terkait keputusan arbitrase Filipina dan China yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak zona ekonomi ekslusif (ZEE) 200 mil laut dan landas kontinen.

Maka ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia yang hanya diberikan batas teritorial 12 mil laut.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s